Layanan PPID | E-PPID Lampung
Layanan Publik

Daftar Informasi Publik

I. Daftar Informasi Publik

1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala
A Informasi tentang profil BPK Perwakilan  
  •  
 Dasar Hukum BPK Perwakilan [lihat]
  •  
 Kedudukan atau domisili [lihat]
  •  
 Alamat lengkap [lihat]
  •  
 Ruang lingkup kegiatan [lihat]
  •  
 Maksud, tujuan, tugas, dan fungsi [lihat]
  •  
 Struktur Organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural [lihat]
  •  
 Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BPK [lihat]
  •  Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (Pejabat Perwakilan)
No Nama Jabatan  LHKPN
1 Masmudi S.E., M.Si., CSFA, CA, Ak. Kepala Perwakilan file
2 Yayon Hudiantoro S.E., M.AccFin., Ak., CA, CSFA Kepala Subauditorat 1 file
3 Andanu S.E., Ak., M.Si., CSFA Kepala Subauditorat 2 file
4 Dayan Alghiffari S.Kom., MTI Kepala Sekretariat file
5. Andriyono Soewadhi S.E., M.Si. Pejabat Pembuat Komitmen file
6. Rizky Azora S.E., M.M. Pejabat Pembuat Komitmen file
7. Beny Saputra S.ST., M.M. Pejabat Pembuat Komitmen file
  •  
 Prosentase LHKASN [lihat]
B. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup BPK [lihat]
C. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup BPK [lihat]
D. Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit [lihat]
E. Ringkasan laporan akses informasi publik [lihat]
F. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh BPK [lihat]
G. Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik  
  •  
 Prosedur permintaan informasi Perwakilan [lihat]
  •  
 Prosedur pengaduan masyarakat Perwakilan [lihat]
  •  
 Prosedur keberatan atas Informasi Perwakilan [lihat]
H. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh BPK [lihat]
I. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa [lihat]
J. Informasi tentang ketenagakerjaan [lihat]
K. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di BPK [lihat]
L. Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  
  •  
 LHP LKPD [lihat]
  •  
 LHP Kinerja [lihat]
  •  
 LHP PDTT [lihat]
M. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester [lihat]
N. Evaluasi BPK terhadap pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik beserta laporan hasil pemeriksaannya yang telah disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD [lihat]
     
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta [lihat]
     
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat  
A. Daftar Informasi Publik [lihat]
B. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan BPK [lihat]
C. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan [lihat]
D. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya [lihat]
E. Surat-menyurat pimpinan atau pejabat BPK dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya [Hubungi PIK]
F. Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan [lihat]
G. Data perbendaharaan atau inventaris [lihat]
H. Rencana Strategis dan Rencana Kerja BPK [lihat]
I. Agenda kerja pimpinan satuan kerja [lihat]
J. Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik [lihat]
K. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum [lihat]
L. Informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa [lihat]
M. Informasi tentang standar pengumuman informasi [lihat]
N. Dokumen pengadaan barang dan jasa yang telah diumumkan, selesai tender dan telah serah terima pekerjaan Tahun 2024  
1. Kerangka Acuan Kerja (KAK); [lihat]
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS; [lihat]
3. Spesifikasi Teknis; [lihat]
4. Rancangan Kontrak; [lihat]
5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi; [lihat]
6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan; [lihat]
7. Daftar Kuantitas dan Harga; [lihat]
8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan; [lihat]
9. Gambar Rancangan Pekerjaan; [lihat]
10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; [lihat]
11. Dokumen Penawaran Administratif; [lihat]
12. Surat Penawaran Penyedia; [lihat]
13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; [lihat]
14. Berita Acara Pemberian Penjelasan; [lihat]
15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi; [lihat]
16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding; [lihat]
17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia; [lihat]
18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia; [lihat]
19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); [lihat]
20. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan; [lihat]
21. Surat Perintah Mulai Kerja; [lihat]
22. Surat Jaminan Pelaksanaan; [lihat]
23. Surat Jaminan Uang Muka; [lihat]
24. Surat Jaminan Pemeliharaan; [lihat]
25. Surat Tagihan; [lihat]
26. Surat Pesanan E-purchasing; [lihat]
27. Surat Perintah Membayar; [lihat]
28. Surat Perintah Pencairan Dana; [lihat]
29. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan; [lihat]
30. Laporan Penyelesaian Pekerjaan; [lihat]
31. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; [lihat]
32. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over; [lihat]
33. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over [lihat]
O. Dokumen Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya  
1. Daftar Memorandum of Understanding (MoU) Tahun 2023 - 2024 [lihat]
2. Surat Perjanjian Kemitraan  Tahun 2023 - 2024 [lihat]
3. Surat Perjanjian Swakelola  Tahun 2023 - 2024 [lihat]
4. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola Tahun 2023-2024 [lihat]
5. Daftar Dokumen Kontrak Tahun 2023 - 2024 [lihat]
P. Dokumen Surat menyurat pimpinan atau pejabat Kementerian/Lembaga/Badan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya 2023-2024; [lihat]
Q. Dokumen Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan 2023- 2024 [lihat]
R. Dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 2023-2024; [lihat]
S. Dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya 2023-2024; [lihat]
T. Dokumen Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum 2023-2024; [lihat]
U. Buku atau daftar register permohonan informasi publik yang sekurang-kurangnya memuat nama pemohon, alamat pemohon, informasi yang diminta, dan alasan penolakan bilamana permohonan informasi  ditolak [lihat]
V. Dokumen jawaban PPID atas penolakan permohonan informasi [lihat]
W. Dokumen jawaban PPID terhadap permohonan informasi yang diterima [lihat]
X. Keputusan mediasi dalam sengketa informasi [lihat]
Y. Keputusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap [lihat]
Z. Kebijakan pelayanan informasi publik [lihat]
AA. Strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi. [lihat]
AB. Pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana [lihat]
AC. Proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik [lihat]
AD. Pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi [lihat]
AE. Pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi [lihat]
AF. Anggaran rutin kegiatan keterbukaan informasi [lihat]
AG. Anggaran bagi peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID [lihat]
     
1. Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik 2023 [lihat]
2. Laporan PIK Semester I 2023 [lihat]
3. Laporan PPID Semester I 2023 [lihat]
4. Laporan PIK Semester II 2023 [lihat]
5.
 Laporan PPID Semester II 2023 [lihat]

  II. Informasi Keuangan

A. Laporan Keuangan (Audited) BPK Perwakilan Provinsi Lampung TA 2023
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) [lihat]
2. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) [lihat]
3. Neraca [lihat]
4. Daftar Aset dan Investasi [lihat]
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) [lihat]
6. Rencana Kerja Anggaran (RKA) [lihat]
     
B. Realisasi Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Lampung
1. Realisasi Anggaran Bulan Januari 2024 [lihat]
2. Realisasi Anggaran Bulan Februari 2024 [lihat]
3. Realisasi Anggaran Bulan Maret 2024 [lihat]
4. Realisasi Anggaran Bulan April 2024 [lihat]
5. Realisasi Anggaran Bulan Mei 2024 [lihat]
6. Realisasi Anggaran Bulan Juni 2024 [lihat]
7. Realisasi Anggaran Bulan Juli 2024 [lihat]
8. Realisasi Anggaran Bulan Agustus 2024 [lihat]

  III. Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

  IV. Informasi Sarana dan Prasarana

Informasi Umum Pengadaan pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung
1. Informasi Rencana Umum Pengadaan [lihat]
2. Daftar Paket Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 yang Telah Selesai Tender [lihat]
3. Daftar Paket Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 dengan status tahap tender, tender ulang, atau tender gagal [lihat]
A. Non Elektronik
1. Ruang  Khusus Layanan Informasi/PPID [lihat]
2. Formulir Permohonan Informasi dan keberatan informasi [lihat]
3. Sarana Pendukung Lainnya [lihat]
B. Layanan Difabel
1. Aksesibilitas Tuna Wicara [lihat]
2. Aksesibilitas Tuna Rungu [lihat]
3. Aksesibilitas Tuna Lainnya [lihat]

V. Digitalisasi  

Implementasi Satu Data
1. Penyelenggara Satu Data Indonesia [lihat]
2. Walidata Menyebarkan Data Terbaru Tahun 2024 ke Portal Satu Data Indonesia [lihat]